Kendal [28/11]. BPS Kabupaten Kendal menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi IPM, Kemiskinan dan Ketenagakerjaan tahun 2023. Tujuan dari pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah tersebut adalah penyampaian data IPM, angka kemiskinan dan data ketenagakerjaan Kabupaten Kendal Tahun 2023 sekaligus sebagai langkah koordinasi terkait indikator tersebut untuk penghitungan tahun 2024. Kepala BPS Kendal, Ummi Hastuti berkenan hadir untuk membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa data IPM, kemiskinan dan ketenagakerjaan merupakan indikator strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini karena data tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan anggaran, penentuan kebijakan, dan program pembangunan. BPS akan minta kembali melalui Baperlitbang tentang laporan kerja OPD terkait anggaran , yang berhubungan dengan pengentasan kemeskinan , pengurangan pengangguran , IPM dan kegiatan lain tahun 2023. Besar harapan beliau, peserta dari perwakilan OPD yang hadir dapat memberikan masukan kepada kami BPS tentang survei-survei yang dilakukan khususnya untuk memenuhi kebutuhan data untuk penghitungan PDRB, survei lapangan SUSENAS dan SAKERNAS supaya responsif dan berkualitas.
Statistisi Madya BPS Kendal, Harjo Teguh Ilmiana, memimpin diskusi dalam kegiata tersbut. Sementara itu, Statistisi Muda BPS Kendal, Ernie Irawati Maysarah serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Baperlitbang Kendal, Lukman Sudiatmoko hadir sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan di RM Lumintu. Ernie menyampaikan BPS melakukan penghitungan angka kemiskinan dan ketenagakerjaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus, sehingga datanya bersifat makro. Disampaikan pula capaian indikator makro, indikator kemiskinan dan ketenagakerjaan tahun 2023. Secara umum, angka kemiskinan serta pengangguran di Kendal tahun 2023 turun. Bahkan untuk angka pengangguran turun drastis sebesar 1,58 poin dibandingkan tahun 2022.
Sementara itu, Lukman menyampaikan materi terkait dengan kegiatan "Selasanan". BPS beserta Baperlitbang dan OPD terkait hadir dalam kegiatan rapat “SELASANAN” yang membahas data-data tersebut (IPM, Kemiskinan, pengangguraqn, serta pertumbuhan ekonomi) yang dikaitkan dengan program kerja yang ada di OPD/Dinas instansi. emerintah Daerah dapat menggunakan data-data pendukung dari Dinas/OPD terkait yang berhubungan dengan penghitungan indikator kemiskinan dan ketenagakerjaan tersebut.
